Jakarta, 28 Juli 2026 – Ketidakpastian geopolitik global yang semakin meningkat, disertai gangguan rantai pasok internasional, menuntut Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam kondisi tersebut, keberadaan Cadangan Penyangga Energi (CPE) dinilai menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi sekaligus menjaga stabilitas nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala LEMIGAS, Iksan Kiat, B.Eng., M.Eng., M.Sc., dalam Focus Group Discussion (FGD) Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS bertajuk "Studi Penyusunan Peta Jalan dan Pedoman Teknis Pengelolaan Cadangan Penyangga Energi (CPE)" yang berlangsung di Jakarta.

“Ketahanan energi tidak lagi hanya bergantung pada kemampuan memproduksi atau mengimpor energi, tetapi juga pada kesiapan negara menjaga kesinambungan pasokan saat terjadi krisis maupun darurat energi. Implementasi Cadangan Penyangga Energi masih memerlukan kejelasan mengenai pengadaan, pelaksana, penyimpanan, pemeliharaan mutu, rotasi stok, pelepasan saat krisis, pembiayaan, dan tata kelola. Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan masukan yang konstruktif dan kesepahaman bersama untuk memperkuat pelaksanaan Cadangan Penyangga Energi.” ujar Iksan.

Ia menegaskan bahwa Cadangan Penyangga Energi bukan sekadar persediaan komoditas energi. Lebih dari itu, CPE merupakan instrumen strategis negara yang berperan menjaga kesinambungan pelayanan publik, memastikan roda perekonomian tetap berjalan, serta mempertahankan stabilitas nasional ketika terjadi krisis atau gangguan pasokan energi.

Melalui penyusunan peta jalan dan pedoman teknis pengelolaan CPE, pemerintah diharapkan memiliki arah kebijakan yang lebih terstruktur dalam membangun sistem cadangan energi nasional yang tangguh, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan. FGD yang diselenggarakan Lemigas ini menjadi bagian dari upaya penyusunan kebijakan berbasis kajian ilmiah guna mendukung penguatan ketahanan energi nasional sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan negara.

Kegiatan ini menghadirkan pakar dari METI, JOGMEC, Danantara, dan Pertamina, serta diikuti lintas pemangku kepentingan mulai dari kementerian/lembaga, BUMN, badan usaha, hingga akademisi sektor energi.