» Berita/Kegiatan - BERITA » Umum » Sosialisasi Permen ESDM No 01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian BBM Bersubsidi Tahun 2013

Jumat, 25 Januari 2013 - 16:04:53 WIB
Sosialisasi Permen ESDM No 01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian BBM Bersubsidi Tahun 2013
Diposting oleh : Administrator, Kategori: Umum - Dibaca: 1075 kali

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
NOMOR: 03/HUMAS KESDM/2013
Tanggal: 22 Januari 2013


SOSIALISASI PERATURAN MENTERI ESDM NO 01 TAHUN 2013
TENTANG PENGENDALIAN BBM BERSUBSIDI TAHUN 2013
 

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo hari ini, Selasa (22/1) membuka acara Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Dalam rangka menjaga volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak melampaui pagu APBN sebesar 46,01 juta KL, Pemerintah terus menerus berupaya untuk melakukan langkah pengendalian BBM yang lebih meluas, sehingga perlu penyempurnaan Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2012.

Awal tahun ini Menteri ESDM Jero Wacik mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, yang memuat tambahan pengendalian BBM jenis premium dan  solar untuk kendaraan dinas, pengendalian BBM untuk sektor kehutanan, serta untuk sektor transportasi laut.

Melalui Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2013, diamanatkan:
Sektor yang terkena pengendalian BBM bersubsidi:

1.    Pentahapan pembatasan penggunaan Bensin RON 88 untuk Kendaraan Dinas instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD :
a)    Dilaksanakan untuk wilayah Jawa Bali;
b)    Dilaksanakan mulai 1 Februari 2013 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan;
c)    Dilaksanakan mulai 1 Juli 2013 untuk wilayah Sulawesi.

2.    Pentahapan pembatasan penggunaan Solar untuk Kendaraan Dinas instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD:
a)    Dilaksanakan mulai 1 Februari 2013, di Jabodetabek;
b)    Dilaksanakan mulai 1 Maret 2013  untuk wilayah Jawa Bali lainnya.

3.    Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengangkutan hasil kegiatan  perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi.

4.    Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengangkutan hasil kegiatan kehutanan dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi terhitung mulai 1 Maret 2013.

5.    Transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat terhitung mulai 1 Februari 2013 dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi.


Namun, masih perlu ada pengecualian yaitu:
1.    Untuk Kendaraan Dinas berupa ambulan, mobil jenazah, pemadam   kebakaran dan pengangkut sampah.

2.    Untuk Mobil Barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil kegiatan:

•    usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
•    pertambangan rakyat dan komoditas batuan; dan
•    hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat,

 
Kepala Biro Hukum dan Humas




Susyanto

 

 

 

Sumber: Kementerian ESDM, 22 Januari 2013











ARSIP BERITA:

JL. CILEDUG RAYA KAV.109 CIPULIR, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12230 - INDONESIA | P.O. BOX 1089/JKT
PHONE. +62 21 7228814, +62 21 7394422 Ext. 1222, 1223 | FAX. +62 21 7228614, 7246150
KONTAK BISNIS:
Program Riset Teknologi Eksplorasi: (021) 7222853 | Program Riset Teknologi Eksploitasi: (021) 7222978 | Program Riset Teknologi Proses: (021) 7245895
Program Riset Teknologi Produksi Aplikasi: (021) 7398278 | Program Riset Teknologi Gas: (021) 7220716
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi